Olehkarena itu harus ada upaya-upaya untuk menekan dan menghapus praktik-praktik diskriminasi melalui perlindungan dan penegakkan HAM disetiap ranah kehidupan manusia. Program Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 memasukkan program penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk sebagai program pembangunan bangsa.
› Opini›Kekerasan terhadap Minoritas... Menghapus praktik kekerasan dalam masyarakat kita, yang sudah jadi pilihan rasional bagi sebagian masyarakat, bukan hal sederhana. Diperlukan berbagai kanal sekaligus katalisator sosial kultural yang mampu meminimalkan. Kompas Didie SWSatu dekade terakhir, Indonesia mendapatkan catatan buruk mengenai kekerasan terhadap ilustrasi, pada tahun 2012, Human Rights Watch HRW mengeluarkan sebuah laporan yang menyatakan Indonesia sebagai negara yang tinggi dalam aksi kekerasan terhadap minoritas. Pada saat itu, Presiden SBY diminta untuk menekan peningkatan kekerasan terhadap minoritas yang berpotensi terjadi di Indonesia. Kritik ini menegaskan bahwa Indonesia di mata dunia internasional menjadi negara yang akrab dengan kekerasan, khususnya terhadap minoritas. Kritik juga memberikan peringatan bagi kita, khususnya pemerintah, untuk lebih tegas dalam mengambil peran mencegah dan melindungi kelompok HRW memberikan makna negatif dalam konstruksi citra Indonesia di mata dunia internasional. Secara lebih luas, laporan HRW jadi catatan serius dalam kasus pelanggaran HAM di Hari Hak Asasi Manusia HAM pada 10 Desember 2021 ini menjadi momentum sekaligus refleksi bahwa kekerasan terhadap minoritas di Indonesia menjadi isu problematik yang tak pernah berhenti terjadi. Malah melihat polanya semakin sistematis dan terlembagakan dalam berbagai bentuk yang ada. Kita harus mengingatkan bahwa negara harus melindungi minoritas, apa pun bentuknya, bukan malah melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang terjadi dengan laporan HRW itu membawa kita pada kasus-kasus yang terjadi sepanjang 2019 dan kurun 2020. Meski laporan HRW dirilis hampir sembilan tahun lalu, relevansinya masih mengingatkan kita pada serangkaian kasus kekerasan terhadap minoritas beberapa waktu lain yang menarik disimak juga, seperti dirilis adalah data tindak diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas, khususnya dalam kerukunan beragama, yang dilakukan Komnas HAM bersama Litbang Kompas berjudul Survei Penilaian Masyarakat terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 Provinsi. Survei dilakukan pada 2018 dan hasilnya memperlihatkan, kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi ras dan etnis masih perlu 83,1 persen juga mengatakan lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang 81,9 persen responden mengatakan lebih nyaman hidup dalam keturunan keluarga yang sama. Sebanyak 82,7 persen menyatakan merasa lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama. Sebanyak 83,1 persen juga mengatakan lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang yang menarik dari hasil survei ini? Sungguh tak habis pikir, rentetan tindakan anarkistis terjadi di Tanah Air setiap hari. Maraknya kasus kekerasan terhadap minoritas berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama dalam penolakan pembangunan masjid atau gereja di lingkungan mayoritas yang beda kekerasanBegitu gampangnya masyarakat kita melakukan praktik kekerasan. Seolah masyarakat kita seperti rumput panas yang mudah terbakar. Dalam hitungan menit bisa meletup amarah dan amuk massa. Masyarakat sering kali brutal jika melakukan praktik kekerasan. Beberapa kali kantor pemerintahan, seperti kantor bupati dan instansi pelayanan publik lain, hancur dibakar pengujung 2020, kita digemparkan dengan tragedi pembantaian satu keluarga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tragedi itu terjadi pada 27 November 2020, menewaskan empat warga minoritas, pelaku mengambil 40 kilogram stok beras dan membakar enam rumah warga. Tragedi kemanusiaan ini tidak bisa dibenarkan, apa pun alasannya, dan sebagai bagian dari warga yang beradab, kita harus mengutuk keras kekejian tersebut. Tindakan kekerasan dengan dalil apa pun hingga merenggut nyawa adalah tindakan paling barbar dalam sejarah juga Intoleransi yang MencemaskanTragedi Sigi ini pula yang membawa kita merenungkan kembali arti penting kemanusiaan dan peradaban dalam praktik sosial kita sehari-hari. Refleksi kritis itulah yang mengantarkan kita mempertanyakan apakah kehidupan sosial kita masih bisa menikmati apa yang disebut kehidupan beradab civilized life sebagaimana disebutkan Alfred Marshal bahwa semua individu bisa menikmati civilized life dengan proteksi hak-hak individu oleh saat bersamaan, yang membuat kita semakin sedih adalah reproduksi kekerasan terhadap minoritas semakin subur dalam beberapa tahun terakhir. Praktik kekerasan ini secara masif semakin menempatkan wajah Indonesia yang berada dalam labirin kekerasan. Dengan kata lain, sulit melepaskan kekerasan sebagai mekanisme sosial dari kelompok-kelompok yang memiliki sumber daya sumber daya inilah yang kemudian semakin melanggengkan kekerasan secara diskursif dalam tatanan sosial. Akibatnya, kelompok-kelompok yang defisit sumber daya, yaitu kelompok minoritas, semakin terpinggirkan dalam formasi sosial SupriyantoRasionalisasi kekerasanPasca-Orde Baru, kita dihadapkan pada kondisi sosial yang memiliki dinamika sangat tinggi. Konflik sosial horizontal menjadi fakta yang tak terbantahkan. Jika ditelusuri lebih jauh, selama Orde Baru, kita dibenturkan dengan politik Orde Baru yang mengharamkan terjadinya konflik sosial. Potensi konflik diredam sedemikian rupa karena dapat mengganggu kestabilan politik penguasa. Ibaratnya, konflik masyarakat ditutup di bawah karpet yang tak tampak ke setelah karpet kekuasaan Orde Baru tumbang, semua konflik yang disembunyikan bermunculan ke permukaan. Masyarakat tak diajarkan mengelola konflik sebagai sebuah entitas penting dalam ruang sosial. Sudah 22 tahun Reformasi berlangsung. Celakanya juga, selama kurun waktu tersebut, berbagai konflik sosial horizontal ataupun berbagai praktik kekerasan kelompok sipil seolah tak kunjung eskalasinya semakin meningkat dengan berbagai akar masalah yang sering kali gara-gara hal sepele. Kita bisa menyaksikan dengan saksama di televisi, para pelajar yang melakukan aksi tawuran dengan sadis menghancurkan bis kota ataupun mobil pribadi yang berada di sekitar lokasi lagi yang bisa dikatakan jika masyarakat kita mudah tersulut emosi untuk melakukan lagi yang bisa dikatakan jika masyarakat kita mudah tersulut emosi untuk melakukan kekerasan. Saya membayangkan, jika praktik kekerasan terus berlangsung, ini akan berbahaya bagi kohesi sosial yang kontraproduktif dalam pembangunan meminjam penjelasan Erich Fromm, psikolog psikoanalis yang tergabung dalam Mazhab Frankfurt, masyarakat kita yang akrab dengan kekerasan disebut destructiveness. Ciri ini merujuk pada karakter masyarakat yang berupaya mencari kekuatan dengan cara merusak dan menghancurkan kelompok lain yang dianggap mengganggu dan memberikan ketidaknyamanan bagi kelompok pelaku kekerasan tindakan kekerasan tersebut dirasionalisasi sebagai tugas, kewajiban, ataupun tanggung jawabnya. Karakteristik yang dikemukakan Fromm tersebut sejatinya sudah menjadi peringatan bagi kita untuk tidak melanggengkan kekerasan dalam struktur kognitif masyarakat kita. Jika di lapangan kita melihat pola reproduksi sosial kekerasan terus berlangsung secara masif, maka masyarakat kita sesuai dengan apa yang dijelaskan Fromm 1995 sebagai ”masyarakat sakit” the sick society.Baca juga Konsolidasi Organisasi Masyarakat SipilPada masyarakat sakit, kita perlu simultan mengembalikan masyarakat sakit ke masyarakat sehat. Ini memerlukan pendasaran sosial, kultural, pendidikan, ekonomi, politik, dan hukum yang mampu menopang ruang sosial kondusif bagi seluruh kewargaanMenghapus praktik kekerasan dalam masyarakat kita yang sudah menjadi pilihan rasional bagi sebagian masyarakat bukan hal sederhana. Diperlukan berbagai kanal sekaligus katalisator sosial kultural yang mampu meminimalkan kekerasan dengan segenap aparatnya menjadi aktor penting yang mampu menyediakan ruang sosial bagi pendasaran masyarakat sehat tersebut. Kelompok minoritas yang lemah sumber daya adalah kelompok yang paling rentan dalam relasi kekuasaan ekonomi politik negara dalam labirin kekerasan tersebut menunjukkan bahwa negara gagal memberikan proteksi sosial ekonomi kepada kelompok rentan ini. Akibatnya, dalam relasi ketimpangan tersebut, minoritas menjadi kelompok yang terancam hak-haknya dan kian terpinggirkan dalam formasi sosial itu. Fenomena ini dialami secara masif oleh berbagai kelompok minoritas yang ’’tersisih’’ dalam kontestasi sosial minoritas yang lemah sumber daya adalah kelompok yang paling rentan dalam relasi kekuasan ekonomi politik sosiologis, relasi sosial kita menghadapi apa yang disebut situasi ’’tanpa kewargaan’’ Robet, 2013193. Situasi ketika kelompok minoritas kehilangan identitas dan hak-haknya sebagai ’’hasil’’ kontestasi sosial politik tersebut. Dalam konteks itulah diperlukan politik kewargaan yang mendorong kelompok-kelompok minoritas memperjuangkan identitas dan hak-haknya sebagai bagian dari kewargaan mereka identitas ini bisa menjadi konter terhadap hegemoni sumber daya yang dengan kasatmata sangat surplus dalam kontestasi tersebut. Mekanisme ini akan berjalan jika negara bisa mengambil peran strategis dalam berbagai kebijakan sosial ekonomi yang dengan tegas memberikan proteksi kepada kelompok minoritas sisi lain, secara kasatmata kita bisa melihat di lapangan, negara melalui aparatusnya datang terlambat, tidak berdaya, dan membiarkan setelah tindakan kekerasan tersebut berlangsung. Aparat seolah tak berdaya menghadapi masyarakat yang brutal tersebut. Aparat kepolisian harus lebih responsif jika tidak ingin selalu dikatakan membiarkan kekerasan tersebut informal di masyarakat juga tak kalah pentingnya memiliki peran penting bagi perilaku masyarakat. Kepemimpinan informal menjadi role model masyarakat dalam berperilaku sehari-hari. Maraknya praktik kekerasan belakangan ini membuat kita prihatin dengan hilangnya dialog sebagai cermin dari rasionalitas Rakhmat HidayatJika ada kelompok masyarakat yang berbeda pemikiran ataupun faham hingga ideologi, saya kira secara elegan bisa menyelesaikannya dengan dialog kultural yang membangun kebersamaan. Dengan demikian, jika terjadi konter diskursus, kita akan melihat terjadinya dialektika yang produktif. Dengan cara ini, kita terus belajar menjadi bangsa yang memiliki peradaban Hidayat, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta UNJ; Fellow Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan CRCS UGM 2020 EditorSri Hartati Samhadi, yohaneskrisnawan

Penelitianini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum praktik diskriminasi dalam persaingan usaha di Indonesia dan mengkaji penerapan prinsip rule of reason pada Putusan Perkara Nomor 08/ KPPU-I/2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan

Upaya Memerangi Praktik Diskriminasi Rasial melalui Sarana Hukum Pidana Tinjauan atas Pasal Penghinaan terhadap Golongan Penduduk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penulis Indriaswati Dyah Saptaningrum, S. H., Syahrial Martanto Wiryawan, Editor C. Damayanti Cetakan Pertama, Juni 2007 Penerbitan ini dimungkinkan dengan dukungan dari DRSP Penerbit ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP Alamat ELSAM Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Jakarta 12510; Tlp. 021 – 7972662; 7919 2564; office Aliansi Nasional Reformasi KUHP Sekretariat Jalan Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telp/Fax 7996681; email Isi Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Ruang Lingkup Kajian Bab II Pentingnya Mendorong Upaya Pembaruan Kebijakan Hukum Pidana untuk Mengatur Penghapusan Segala Bentuk Praktik Diskriminasi Rasial di Indonesia A. Konteks Kebijakan di Indonesia B. Kebijakan Pidana sebagai Salah Satu Sarana Penghapusan Praktik-Praktik Diskriminasi Rasial Bab III Sarana Hukum Pidana dalam Mengatur Praktik-Praktik Diskriminasi Rasial A. Pengaturan dalam KUHP Pernyataan dan Penyebarluasan Perasaan Permusuhan, Kebencian, dan Merendahkan terhadap Golongan Penduduk B. Beberapa Perbandingan Pengaturan di KUHP Negara Lain C. Catatan Reflektif bagi Kebijakan Kriminalisasi dalam Rancangan KUHP Bab IV Tinjauan Terhadap Rumusan Pasal-Pasal Penghinaan terhadap Golongan Penduduk dalam Rancangan KUHP A. Rumusan dalam Rancangan KUHP B. Catatan terhadap Rumusan Pasal dalam Rancangan KUHP C. Beberapa Pemikiran untuk Perbaikan Rancangan KUHP Bab V Penutup A. Kesimpulan B. Rekomendasi Daftar Pustaka Matriks RekomendasiPage 1 Seri Position Paper Reformasi KUHP Page 5 and 6 keyakinan, perilaku dan institusi yPage 7 and 8 Dalam konteks pelanggaran berat hakPage 9 and 10 yang ada atau rancangan undang-undaPage 11 and 12 penduduk, yaitu 1 Golongan EropaPage 13 and 14 • Surat Edaran Dirjen Imigrasi DePage 15 and 16 maupun dalam praktiknya, dengan melPage 17 and 18 mengani kecenderungan konsep tentanPage 19 and 20 termuat dalam konvensi penghapusan Page 21 and 22 sarana hukum pidana harus didayagunPage 23 and 24 BAB III SARANA HUKUM PIDANA DALAM MPage 25 and 26 Barang siapa di depan umum menyatakPage 27 and 28 ditujukan kepada orang banyak dan OPage 29 and 30 verspreidingdelict. Yang dimaksudPage 31 and 32 perubahan rumusan. Bahwa Pasal 137cPage 33 and 34 adalah perwujudan dario perjanjian Page 35 and 36 Dalam pasal ini rumusan tindak pidaPage 37 and 38 Lain halnya dengan KUHP Belanda yanPage 39 and 40 warna kulit, bangsa, dan latar belaPage 41 and 42 yang memiliki bobot dalam kerangka Page 43 and 44 BAB IV TINJAUAN TERHADAP RUMUSAN PAPage 45 and 46 Pasal 287 sama halnya dengan pasal Page 47 and 48 direalisasikan dengan melakukan perPage 49 and 50 Diskriminasi Rasial. Perintah untukPage 51 and 52 Dalam sejarah kehidupan manusia, diPage 53 and 54 hak sosial, hak-hak budaya secara lPage 55 and 56 luas dari itu. Terlepas dari konsekPage 57 and 58 KUHP juga perlu menengok bagaimana Page 59 and 60 Alasannya, bahwa kedua perbuatan tePage 61 and 62 jahat mendiskriminasi dalam kejahatPage 63 and 64 erekspresi. Untuk itu diperlukan pePage 65 and 66 A. Kesimpulan BAB V PENUTUP Bahwa dPage 67 and 68 B. Rekomendasi Dalam kerangka perbaPage 69 and 70 DAFTAR BACAAN Amnesty InternationalPage 71 and 72 Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 20Page 73 and 74 MATRIKS REKOMENDASI Pasal RancanganPage 75 and 76 etnik, warna kulit, dan agama, atauPage 77 pengetahuan yang secara umum memili
Pertama memanusiakan anak selayaknya manusia. Kedua adalah melakukan pencegahan dimana tindakan untuk menghindarkan anak dari segala bentuk kekerasan. Ketiga, respons untuk menanggulangi kalau kekerasan tersebut sudah terjadi. "Tapi sayang masih banyak diantara kita belum paham terhadap tiga hal ini.
Survey dari Dice menjelaskan bahwa masih adanya diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan di dalam dunia pekerjaan. Melihat masih adanya kasus diskriminasi gender yang ada di dunia kerja, sudah seharusnya hal seperti ini mulai diantisipasi. Akan tetapi, masih banyak juga perusahaan yang tidak melakukan diskriminasi gender. Ada beberapa contoh kasus yang membuat pekerja perempuan merasa dibeda-bedakan dengan pekerja laki- laki. Pada saat melakukan pengambilan keputusan, jika ide itu datang dari perempuan terkadang masih sangat diragukan. Sementara, pada laki-laki terjadi hal yang justru sebaliknya lebih dipercaya dan tidak dipertanyakan. Padahal pada dasarnya setipa keputusan diambil dengan pemikiran dan resiko yang telah dipersiakan dan diketahui sebelumnya. Adapula beberapa pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki- laki saat ini juga dilakukan oleh perempuan. Kemungkinan terjadinya pembeda-bedaan akan semakin terlihat jelas pada saat ituu. Akan tetapi, kembali lagi kepada individunya masing- masing karena setiap individu memiliki pemikiran yang berbeda- beda. Jika kamu ingin mengatasi hal- hal seperti ini, maka kamu bisa memperhatikan tips berikut ini Tips Menghadapi Diskriminasi Gender di Tempat Kerja © 1. Membuat kesetaraan Terapkan aturan untuk menyetarakan antara perempuan dengan laki- laki dalam bidang pekerjaannya. Setiap orang memiliki dan kemampuan yang dijalaninya dengan cara yang berbeda- beda. Baik gender laki- laki atau perempuan tidak masing- masing memiliki kemampuan. Hanya saja yang membedakannya cara bersikap dan cara menerapkannya. Pada dasarnya keberagaman yang ada membuat perkembangan perusahaan tetap ada. Berbagai latar belakang, sudut pandang, pengalaman, etnis, dan lain sebagainya yang membantu membentuk warna baru di tempat kerja. 2. Buktikan melalui hasil pekerjaan Pada awalnya mungkin kamu akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan lingkungan tempat kerja. Akan tetapi, pada langkah selanjutnya ketika kamu berhasil membuktikan pekerjaan kamu dengan hasil yang terbaik kondisi akan berubah. Seiring berjalannya waktu dengan hasil pencapaian, kamu akan bisa menggeser berbagai diskriminasi gender yang ada. Buktikan bahwa kamu sebagai perempuan bisa melakukan apa yang selama ini diremehkan dari diri kamu. 3. Sebagai atasan adakan arahan mengenai gender Salah satu cara untuk mencegah terjadinya pengkotak kotakan terhadap gender perempuan dengan laki- laki sebaiknya dimulai pencegahand ari atasan langsung. Mencegah terjadinya hal tersebut, perlu diberikan arahan mengenai gender baik perempuan maupun laki- laki. Ketika adanya diskriminasi gender, kamu bisa merasakan bahwa adanya ketidaknyamanan pada situasi kerja. Ketidaknyamanan ini juga bisa berdampak kepada terjadinya demotivasi kerja karyawan. Ketika terjadi demotivasi kerja maka, karyawan akan memberikan hasil yang tidak maksimal. Dampak lainnya bisa menyebabkan kamu kehilangan karyawan sebab memilih untuk berhenti. 4. Jika ada keluhan tentang diskriminasi gender segera atasi Baik laki- laki maupun perempuan yang merasa bahwa dirinya mengalami perbedaan karena masalah gender, sebaiknya segera diatasi. Semakin cepat mengatasi maka, akan semakin mengembalikan kenyamanan lingkungan kerja. Jangan mendiamkan terlalu lama keluhan mengenai diskriminasi gender, apalagi menunggu sampai tingkat kejadian meningkat. Buatlah prosedur yang jelas mengenai cara mengantisipasi kejadian- kejadian seperti ini. Ketika adanya keluhan penting bagi kamu segera menyelidiki masalah yang terjadi dan segera mencarikan solusi terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Pastikan kamu telah memeriksa seluruh saksi dan bukti- bukti lainnya. 5. Sadari apakah kamu menyinggung atau tidak Ada beberapa tipe orang yang secara tidak sadar telah menyinggung mengenai gender saat sedang berbicara. Pada dasarnya setiap orang memiliki yang namanya bias tidak sadar yang menyebabkannya melakukan hal tersebut. Salah satu caranya yang bisa kamu lakukan dengan menjaga ucapan dan berfikir terlebih dahulu sebelum kamu membicarakan sesuatu. Walaupun pada kenyataannya bias tidak sadar ini terjadi tanpa disengaja. Apa itu bias tidak sadar? Bias itu merupakan sifat alami yang dimiliki oleh manusia yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang sifatnya masih terbilang umum. Akan tetapi sifat alami ini juga mampu memiliki kekurangan. Adapun dalam menghadapi yang mananya bias sebagai sifat alami seseorang bisa dilakukan dengan pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Apa saja buktinya berupa hasil evaluasi bersama maupun data- data valid yang ada. Walaupun setiap manusia memiliki bias tidak sadar akan tetapi, dalam dunia pekerjaan ada yang tidak lagi mengalami diskriminasi gender. Contoh Riset yang Menunjukkan Kesetaraan Gender © 1. Pew Research Center Berdasarkan riset dari Pew Research Center, perempuan milenial sudah mulai memiliki pendapatan yang serupa dengan laki-laki. Di mana, perempuan bekerja berusia dari 25-34 tahun, mendapatkan pendapatan sebesar 93% dari laki-laki pada umumnya. 2. Arlington Di tahun 2015-2016, data menunjukkan bahwa karyawan perempuan mendapatkan peningkatan pendapat sebesar 12% sementara karyawan laki- laki sebesar 4%. 3. Chesapeake Pada tahun 2015, didapatkan data bahwa karyawan perempuan mendapatkan 74% dari yang dihasilkan laki- laki. Sementara itu di tahun 2016 presentase tersebut mengalami peningkatan menjadi 87,2 %. Hal tersebut telah membuktikan bahwa tidak semua pelaku di dunia bisnis terdapat diskriminasi gender. Masih banyak juga pekerja yang tidak membeda-bedakan kemampuan pekerja berdasarkan jenis kelaminnya. Itulah dia tip yang bisa diterapkan untuk mengatasi diskriminasi yang terjadi di tempat kerja. Jangan lupa untuk sign up di Glints ya agar bisa mendapatkan informasi penting lainnya mengenai lowongan pekerjaan. Technologists Share Perspectives on Inequality and Discrimination in New Dice Report On Pay Gap, Millennial Women Near Parity – For Now
Upayamemerangi praktik diskriminasi rasial melalui sarana hukum pidana by Indriaswati Dyah Saptaningrum, 2007, Aliansi Nasional Reformasi KUHP edition, in Indonesian - [Cet. 1.].
Professora da Unesp mostra como nós, adultos, podemos ajudar na luta contra o racismo dando bons exemplos às crianças Por FLÁVIA BEZERRA, do Ceert. PIXABAY Neste sábado, são celebrados o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial e o Dia Mundial da Infância. Pensando nisso, conversamos com a professora de história e pesquisadora Lucia Helena Oliveira Silva, da Unesp, sobre a importância de se combater o racismo ainda na infância “Quando não se vê nesses modelos, a criança se sente deixada de lado. Por isso, é de suma importância falarmos sobre preconceito, uma vez que ainda estamos construindo o respeito à diversidade”, diz Lucia. Leia abaixo 1. Atente-se para não reproduzir comportamentos preconceituosos Segundo Lucia, é comum, nas escolas, reproduzir comportamentos racistas, mesmo sem perceber que os faz “Já vi muita professora pedindo para a menina de cabelo crespo, enrolado, ir à escola apenas com os fios presos, enquanto a aluna branca, de cabelo liso, é autorizada a ir com eles soltos. Trabalhar a diversidade é garantir às crianças sensação de pertencimento”. 2. Repense seus atos e seu vocabulário Além de não reproduzir termos racistas, como judiar ou denegrir, sempre explicando às crianças por que elas também não podem repeti-los, atente-se aos atos que podem, sim, ser hostis à diversidade “Eu já fui professora primária e mesmo sendo uma mulher negra, já fiz coisas que me arrependo, como rezar antes de comer. A escola é laica e não poderia, como professora, me esquecer dos alunos não-cristãos”. 3. Não incentive apelidos que caracterizam estereótipos Lucia é enfática neste ponto “Apelido pode até parecer carinhoso, mas não é legal. Pense por que há tanta necessidade de classificar alguém que não é branco? Não chame de japonesinho’, de mulatinha’, de bombom’… Falando assim, você repete o racismo, mesmo achando que não. Use sempre o nome da criança. Sempre! 4. Reflita a necessidade de festas em datas comemorativas Aqui, o questionamento de Lucia fica, principalmente, para professores e profissionais da educação “As festas de dia das mães e dia dos pais só reforça um modelo de família tradicional que não é mais o único. Poxa, quantas crianças são, hoje, criadas pelos avós, tios, ou têm dois pais, ou duas mães? A festa junina, que tradicionalmente é uma festa católica, também deveria ser repensada”, explica. “E que tal adotar uma festa da família?”, complementa. 5. Explique, explique e explique tudo às crianças Exemplifique aos pequenos o que é preconceito, discriminação e nunca evite o assunto! “Converse e aposte no poder da sinceridade.” 6. Valorize a diversidade no dia a dia “Mostre referências de diversidades em livros, filmes… A criança percebe quando não está no modelo em que é apresentado, desconstruindo ideias tradicionais. E desconstruir é uma luta”, defende Lucia. Leia Também Como falar com seus filhos sobre abuso sexual

ABSTRAKPraktik-praktik rasisme yang terjadi di Jerman seperti gerakan anti Islam dan Xenophobia merupakan salah satu faktor penyebab munculnya citra negatif di Jerman. Untuk menghapus citra negatif tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bekerja PERAN JERMAN MENGHAPUS DISKRIMINASI. Selly Julita. Download Download PDF. Full PDF Package

Diskriminasi rasial sebaiknya dirumuskan sebagai satu kejahatan yang mandiri. Dengan tetap menginduk pada bab/ titel mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum, mengingat kepentingan yang dilindungi adalah tidak berubah. Pertimbangan untuk menjadikannya sebagai kejahatan yang mandiri adalah Pertama, bobot ancaman dari perbuatan-perbuatan terhadap kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana. Bahwa kejahatan diskriminasi rasial sebagaiamana yang diatur dalam konvensi maupun rancangan undang-undang menimbulkan bahaya untuk umum dan menciptakan ancaman nyata bagi ketertiban dan ketentraman sosial kemasyarakatan di Indonesia gemeen gevararlijke atau gevaarzetingsdelicten. Kedua, karakter khusus dari perbuatanperbuatan yang termasuk sebagai praktik diskriminsi rasial. Secara teknis, Rancangan KUHP menganut kebijakan kodifikasi dengan hanya mencantumkan tindak pidana atas dasar prinsip “non administrative offences generic crimes / independent crimes, dengan kriteria 88 Pertama, perbuatan jahat bersifat independen, tidak perlu didahului dengan pelanggaran ketentuan hukum adminsitratif. Kedua, daya berlakunya relatif lestari, tidak mudah berubah karena adanya ketentuan administratif. Ketiga, ancaman pidananya lebih dari satu tahun pidana perampasan kemerdekaan. Untuk itu rumusan perbuatan pidana yang diusulkan untuk masuk dalam lingkup tindak pidana diskriminasi ras adalah yang telah dicantumkan dalam ketentuan pidana pada Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan ditambah beberapa rumusan perbuatan pidana yang diatur KUHP negara lain. Argumentasi mengapa pasal-pasal usulan yang harus dimasukkan dalam Rancangan KUHP adalah berasal dari Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, bahwa proses adopsi ini merupakan bagian dari mekanisme baku dari kerja tim perancang dalam langkah-langkah pengkodifikasian dan harmonisasi semua peraturan perundang-undangan dan rancangan undang-undang yang memuat ketentuan pidana. Lebih daripada itu, bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan kerja-kerja internalisasi dari pengadopsian Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras yang minimal telah diselesaikan oleh satu tatanan mekanisme legislasi, jadi hematnya telah memiliki legitimasi secara konstitutif. Sementara itu Rancangan 88 Lihat Muladi, Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Materiil, loc. juga perlu menengok bagaimana praktik negara lain dalam hal resepsi norma internasional kedalam KUHP mereka. Khususnya, bagaiamana mereka mengembangkan konteks norma internasional dalam sebuah rumusan tindak pidana dalam KUHP nasional mereka yang mungkin berbeda satu sama lainnya. Jika konsisten dengan persyaratan “non administrative offences” yang harus dipenuhi sebuah rumusan perbuatan pidana untuk masuk dalam Rancangan KUHP, dari lima perbuatan yang terdapat pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, hanya tiga perbuatan, yakni Pertama, menunjukkan kebencian atau perasaan kepada orang oleh karena perbedaan ras dan/atau etnis 89 Pasal… Setiap orang yang menunjukkan kebencian atau perasaan kepada orang oleh karena perbedaan ras dan/atau etnis yang berupa a. menulis kata-kata, gambar dan/atau menempatkan suatu tulisan yang berisi kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, yang mana kata-kata atau gambar tersebut mengungkapkan kebencian dan/atau pelecehan terhadap suatu ras dan/atau etnis tertentu; b. pidato dan/atau mengungkapkan atau melontarkan kata-kata yang bersifat kebencian dan pelecehan terhadap suatu ras atau etnis tertentu dihadapan orang pada suatu tempat umum atau tempat lainnya; atau c. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain, yang mana kata-kata atau gambar tersebut mengungkapkan kebencian dan/atau pelecehan terhadap suatu ras dan/atau etnis tertentu; Diancam dengan pidana penjara … dan/atau denda … Kedua, melakukan kekerasan dan/atau penyerangan secara fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampasan harta benda, pemerkosan, penculikan kepada orang atau beberapa orang karena perbedaan ras dan/atau etnis 90 89 Lihat Pasal 18 RUU PDRE 90 Lihat Pasal 19 RUU PDREPage 1 and 2 Seri Position Paper Reformasi KUHP Page 3 and 4 Daftar Isi Bab I Pendahuluan A. LatPage 5 and 6 keyakinan, perilaku dan institusi yPage 7 and 8 Dalam konteks pelanggaran berat hakPage 9 and 10 yang ada atau rancangan undang-undaPage 11 and 12 penduduk, yaitu 1 Golongan EropaPage 13 and 14 • Surat Edaran Dirjen Imigrasi DePage 15 and 16 maupun dalam praktiknya, dengan melPage 17 and 18 mengani kecenderungan konsep tentanPage 19 and 20 termuat dalam konvensi penghapusan Page 21 and 22 sarana hukum pidana harus didayagunPage 23 and 24 BAB III SARANA HUKUM PIDANA DALAM MPage 25 and 26 Barang siapa di depan umum menyatakPage 27 and 28 ditujukan kepada orang banyak dan OPage 29 and 30 verspreidingdelict. Yang dimaksudPage 31 and 32 perubahan rumusan. Bahwa Pasal 137cPage 33 and 34 adalah perwujudan dario perjanjian Page 35 and 36 Dalam pasal ini rumusan tindak pidaPage 37 and 38 Lain halnya dengan KUHP Belanda yanPage 39 and 40 warna kulit, bangsa, dan latar belaPage 41 and 42 yang memiliki bobot dalam kerangka Page 43 and 44 BAB IV TINJAUAN TERHADAP RUMUSAN PAPage 45 and 46 Pasal 287 sama halnya dengan pasal Page 47 and 48 direalisasikan dengan melakukan perPage 49 and 50 Diskriminasi Rasial. Perintah untukPage 51 and 52 Dalam sejarah kehidupan manusia, diPage 53 and 54 hak sosial, hak-hak budaya secara lPage 55 luas dari itu. Terlepas dari konsekPage 59 and 60 Alasannya, bahwa kedua perbuatan tePage 61 and 62 jahat mendiskriminasi dalam kejahatPage 63 and 64 erekspresi. Untuk itu diperlukan pePage 65 and 66 A. Kesimpulan BAB V PENUTUP Bahwa dPage 67 and 68 B. Rekomendasi Dalam kerangka perbaPage 69 and 70 DAFTAR BACAAN Amnesty InternationalPage 71 and 72 Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 20Page 73 and 74 MATRIKS REKOMENDASI Pasal RancanganPage 75 and 76 etnik, warna kulit, dan agama, atauPage 77 pengetahuan yang secara umum memili
JAKARTA Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta pemerintah daerah agar menekan dan menghilangkan praktik ekonomi biaya tinggi di daerahnya."Satu upaya untuk menaikkan upah pekerja atau buruh adalah dengan menekan dan menghilangkan
JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, masih terdapat praktik-praktik ketidaksetaraan dan diskriminasi di tempat kerja, berkaitan dengan pelaksanaan pengupahan, rekruitmen, seleksi, kesejahteraan, jaminan sosial, pelatihan, pendidikan, kenaikan jabatan atau kondisi kerja secara ujar Muhaimin, terus menerus melakukan berbagai terobosan untuk menghapus diskriminasi salah satunya dengan melakukan jejaring kerja sama dan koordinasi antar kementerian, instansi terkait, organisasi pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh serta pemangku kepentingan lainnya. Pada 2013, ia menambahkan, telah mengeluarkan aturan melalui Kepmenakertrans Nomor 184 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Dalam Pekerjaan tingkat nasional, kata Muhaimin, diharapkan dapat menjadi salah satu wadah dalam upaya pencegahan dan penghapusan ketidaksetaraan dan diskriminasi di tempat kerja. "Kami juga menargetkan adanya komitmen dari perusahaan-perusahaan untuk mencantumkan kesepakatan Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Pekerjaan tanpa Diskriminasi ke dalam perjanjian kerja bersama PKB yang melibatkan pekerja dan pengusaha," katanya, Rabu, 27/8.Saat ini, ujar Muhaimin, tercatat sebanyak perusahaan yang telah melakukan perjanjian kerja bersama. Dari jumlah itu, baru 752 perusahaan yang mencantumkan anti diskriminasi terang Muhaimin, minimal setiap tahun 200 perusahaan mencatumkan antidiskriminasi dalam perjanjian kerja bersama. Ke depannya diharap seluruh pihak yang terlibat dapat mendukung upaya pemerintah untuk menghapus dan mencegah praktik-praktik diskriminasi di tempat kerja, sehingga akan terwujud ketenangan bekerja dan ketentraman berusaha. BACA JUGA Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Klik di Sini
UpayaMemerangi Praktik Diskriminasi Rasial melalui Sarana Hukum Pidana

About the author Alex Otieno Alex Otieno teaches in the Department of Sociology, Anthropology and Criminal Justice and the MA Program in International Peace and Conflict Resolution at Arcadia University in Pennsylvania, United States. His research interests are in human rights discourses, HIV/AIDS and society, and the role of institutions in social change. "States Parties undertake to prohibit and to eliminate racial discrimination in all its forms and to guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour or national or ethnic origin, to equality before the law", according to the 1965 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, notably in the enjoyment of political, civil, economic, social and cultural rights. State Parties shall also assure effective protection and remedies against any acts of racial the preamble of the Charter of the United Nations and the 1948 Universal Declaration of Human Rights proclaim the right of everyone to enjoy all human rights and fundamental freedoms, without distinction to race, colour or national origin. The UN system and its specialized agencies, through various conventions and declarations, prohibited discrimination and disseminated information specifically addressing the issue and proposing solutions to the problem. However, despite these efforts, many individuals and groups belonging to the minority continue to experience various forms of discrimination, especially in countries with a dominant majority or a history of colonialism and occupation. As we prepare to celebrate the anniversaries of the Universal Declaration of Human Rights and the General Assembly's adoption of the International Convention, prevention and enforcement of United Nations guidelines pertaining to racial discrimination are still a major challenge. As such, human rights for all are still violated in polities where racial discrimination of racial discrimination varies in different contexts. For example, in countries like the United States, which have enacted prevention laws, changes in social norms have led some commentators to use phrases like "colour-blind racism"1 and "laissez-faire racism"2 to capture the challenges of preventing racial discrimination and enforcing laws. Racial discrimination is manifested also in practices generally thought to be relics of the past, such as race-based slavery, as in the case of the continuing enslavement of dark skinned people in contemporary Mauritania,3 as well as crimes against humanity or, as argued by some, the genocide committed in the Darfur region of the agencies, such as the UN Office of the High Commissioner for Human Rights OHCHR and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, have played a key role in organizing and mobilizing education and information relevant to the protection of all human rights. The OHCHR role in the 2001 World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, held in Durban, South Africa, is an example, where the discourses arising from the event and the participation of thousands of non-governmental organizations, youth groups and networks had an impact on millions of people. The contribution of UNESCO in formulating declarations and conventions - such as the Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution to the Mass Media to Strengthening Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racialism, Apartheid and Incitement to War, adopted on 22 November 1978 - reveals the United Nations role in fostering discourses of respect and dignity for Article 12 of the Declaration on the Prevention of Genocide, adopted on 11 March 2005 by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination CERD, "urges the international community to look at the need for a comprehensive understanding of the dimensions of genocide, including in the context of situations where economic globalization adversely affects disadvantaged communities, in particular indigenous peoples". This clearly indicates the recognition of the complex factors in facilitating discriminatory practices leading to genocide. It is worth noting that, whereas genocide is not always directly linked to racial discrimination, they are often interlinked, as demonstrated by the 2005 Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the The Commission observed that genocide is often facilitated and supported by discriminatory laws and practices, or lack of effective enforcement of the principle of equality of persons, irrespective of race, colour, descent or national or ethnic origin. Given that the Convention calls on States to prohibit racial discrimination and enact laws to protect citizens, it is clear that genocidal activities can be linked to the Government's violations of human Government of Sudan can, therefore, be held accountable for the estimated million internally displaced persons in Darfur and the more than 200,000 refugees from Darfur in neighbouring Chad, especially since it was reported by the Commission of Inquiry that "the Government of the Sudan and the Janjaweed are responsible for serious violations of international human rights and humanitarian law amounting to crimes under international law". It also reported "Government forces and militias conducted indiscriminate attacks, including killing of civilians, torture, enforced disappearances, destruction of villages, rape and other forms of sexual violence, pillaging and forced displacement, throughout Darfur. These acts were conducted on a widespread and systematic basis, and therefore may amount to crimes against humanity. The extensive destruction and displacement have resulted in a loss of livelihood and means of survival for countless women, men and children. In addition to the large scale attacks, many people have been arrested and detained, and many have been held incommunicado for prolonged periods and tortured. The vast majority of the victims of all of these violations have been from the Fur, Zaghawa, Massalit, Jebel, Aranga and other so-called 'African' tribes."This indicates the United Nations role in establishing the nature and extent of the problem in Darfur and its ability to demonstrate that this was borne out of racial discrimination, showing that it is an ongoing problem that needs the attention of the global community and civil society the importance of preventing and enforcing the prohibition of racial discrimination, as mandated by various UN instruments, can reveal the challenges of addressing persistent racial discrimination four decades after the Convention was adopted. Using the work of two authors, I shall illustrate here the social construction of race as means of generating discussions on racial discrimination and exposing racism as facile thinking. Consider "essentialist" formulation of race that views it as "a matter of innate characteristics, of which skin colour and other physical attributes provide only the most obvious and, in some respects, most superficial, indicators"5 and is, at least in part, the basis for enslavement in Mauritania today. The other extreme view is trivializing the category of race, arguing that since it is a social construction, race will disappear if we simply ignore it - this ignores the ways in which race has deeply structured Western civilization for the last 500 is important to consider the social construction of race in light of B. K. Obach's work detailing student responses to a course on He observed that in the context of the United States, "students often think of race as a given biological fact based on established scientific distinctions, ideas that are strongly reified throughout society by the media, through government policy and by individuals who often embrace a racial identity". Challenging students to "think outside the box" by considering the origin of race as social is no doubt a mammoth task, but one that can be accomplished with tenacity and good pedagogy. A strategy offered by Obach is to acknowledge that the "socially constructed nature of racial categories can, in part, be demonstrated by reviewing historical developments in which the commonly used racial categories were established, in addition to showing the way in which those categories and their meanings have changed over time". He substantiated his work with Omi & Winnant,5 as well as Haney Lopez,7 to illustrate this. He noted the definition of Asian Indians as a case in point, observing that they "were determined by the courts to be non-white in 1909, white in 1910 and 1913, non-white in 1917, white again in 1919 and 1920, but non-white after 1923". Such conceptions can go a long way in exposing the fact that social relations, rather than some innate qualities, produce the hierarchical ideas regarding can be argued that UN efforts at improving response strategies for tackling racial discrimination markedly improved following the paradigm shift towards a more inclusive and proactive one, "taking into account that systematic discrimination, disregard or exclusion are often among the root causes of conflict". In the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, CERD noted the importance of decision-making in strengthening the capacity of the Committee "to detect and prevent at the earliest possible stage developments in racial discrimination that may lead to violent conflict and genocide". Thus, the Convention seeks to frame prevention as a critical component of efforts to address racial discrimination and national actions for tackling racial discrimination and exclusion may exist, there is often an inadequate capacity to prevent cases of discrimination within the jurisdiction of the States with the worst track records. However, education and human rights as the main strategies by civil society organizations, which mobilize action and raise concerns regarding discrimination, can have an impact on both prevention and enforcement. Thus, it is necessary to investigate the "best practices" of institutional processes and models of race that are transformative and do not further marginalize racial minorities. This is best done by treating their experiences in ways that do not consider the role they must play in reporting instances of violation of their international community must now take heed of the complexity of the politics of race and how it fuels human rights abuses, including genocidal acts and crimes against humanity, such as those witnessed in Darfur and the slavery in Mauritania. What is clear is that, although there is ample evidence of the consequences of racial discrimination in opportunity structures, including political and cultural products, health outcomes, well-being and dignity, concrete actions to address "hidden abuses" remain will take effective leadership within the various UN specialized agencies to prevent racial discrimination and bring to account groups and individuals responsible for human rights violations. Previous criticisms of the handling of situations that resulted in colossal rights abuses,8 such as those in Rwanda in 1994, should serve to motivate key individuals to recognize the need for prompt action. As The New York Times in March 2007 has noted regarding Darfur, "international leaders need to demonstrate that they can act as well as talk", in order to save lives and bolster confidence in the international E. Bonilla-Silva & Forman, "I am not a racist but..." Mapping white college students' racial ideology in the USA. Discourse & Society 11 2002 Bales, Disposable People New Slavery in the Global Economy Berkeley & Los Angeles University of California Press, 2000.2 L. Bobo, J. Kluegel & R. Smith. "Laissez-faire Racism The Crystallization of a Kinder, Gentler, Antiblack Ideology",Racial Attitudes in the 1990s, ed. S. Tuch and Martin . Westport, CT Praeger Publishers, 1997 K. Bales & J. Reitz, Racism, Racial Discrimination and Related Intolerance Relating To Contemporary Forms of Slavery. Background paper prepared by Free the Slaves, Washington 2003.4 Report of the International Commission of Inquiry on Darfur. M. Omi & H. Winant, Racial Formation in the United States From the 1960s to the 1980s New York Routledge, 1994.6 Obach, "Demonstrating the social construction of race", Teaching Sociology, 1999 Haney Lopez, White by Law The Legal Construction of Race New York New York University Press, 1996.8 S. Power, "Bystanders to genocide", The Atlantic Monthly, September 2001. Protecting the Tree of Life The Path Forward Though we humans share the earth with the rest of its life forms, and we are an integrated part of its biodiversity, we have an outsized impact on the health of the planet. Recognizing our footprint and working earnestly towards sustainable existence within these systems, rather than dominating or destroying them, is the looming challenge of the twenty-first century.

kesetaraanetnis dan agama serta larangan diskriminasi berdasarkan asal muasal dalam hal pekerjaan dan jabatan. • Menjelaskan bentuk-bentuk umum dari diskriminasi berdasarkan etnis, agama dan asal muasal • Mengidentifikasi kebijakan dan tindakan praktis untuk mengatasi diskriminasi berdasarkan etnis, agama, asal muasal

- Diskriminasi dapat menimpa siapa saja. Diskriminasi bisa menyangkut agama, ras, etnis, ataupun suatu kebudayaan. Diskriminasi terjadi karena tidak bisa masyarakatnya tidak bisa memahami serta menerima perbedaan yang Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dituliskan jika diskrimasi adalah segala bentuk pembatasan, pelecehan ataupun pengucilan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak, yang didasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi dan aspek kehidupan lainnya. Hidup tanpa diskriminasi dari pihak manapun menjadi hak asasi setiap manusia. Namun, terkadang bisa ditemui perbuatan diskriminasi terhadap kaum atau pihak tertentu. Akibatnya kehidupan masyarakat menjadi kurang harmonis, aman dan juga Diskriminasi Pengertian dan Penyebabnya Apa sajakah contoh diskriminasi dan bagaimana cara menghindarinya? Contoh diskriminasi Berikut contoh diksriminasi yang masing sering dijumpai di lingkungan sekitar Seorang perempuan tidak diperbolehkan bekerja sebagai sopir atau pilot karena jenis kelaminnya. Sekelompok orang mengejek atau memperlakukan orang secara berbeda hanya karena perbedaan keyakinan. ODHA atau Orang Dengan HIV/AIDS masih sering dijauhi masyarakat karena takut tertular. Kaum difabel masih jarang mendapat fasilitas publik yang ramah untuk mereka. Perlakuan berbeda antara orang kaya dengan orang miskin ketika berobat ke rumah sakit. Melakukan diskriminasi dengan menjauhi teman yang berasal dari luar Pulau Jawa. Warga Amerika Serikat masih sering membedakan perlakuan antara warga kulit putih dengan kulit hitam. Baca juga Perbedaan Toleransi dan Simpati Cara menghindari diskriminasi Cara menghindari diskriminasi yaitu dengan berlaku seperti Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakukan diskriminatif. Mempelajari kebudayaan dan bahasa daerah lainnya, agar lebih mudah memahami betapa indahnya hidup aman dan tentram tanpa diskriminasi. Membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek, menghina atau membenci hanya karena berbeda suku, agama, ras, status sosial ataupun kebudayaannya. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Menjalin komunikasi dan membina hubungan yang baik dengan teman atau keluarga yang berbeda suku, agama, ras dan budayanya. Membiasakan diri untuk tidak mudah menilai orang lain dari penampilan luarnya saja. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

zpbMJr.
  • e66hphgo2k.pages.dev/302
  • e66hphgo2k.pages.dev/224
  • e66hphgo2k.pages.dev/431
  • e66hphgo2k.pages.dev/451
  • e66hphgo2k.pages.dev/38
  • e66hphgo2k.pages.dev/196
  • e66hphgo2k.pages.dev/64
  • e66hphgo2k.pages.dev/71

    • upaya untuk menekan dan menghapus praktik praktik diskriminasi dengan melalui